Teori Kapitalisme Negara

Rezim-rezim Stalinis Dan Teori Kapitalisme Negara

Rezim-rezim Stalinis dan teori kapitalisme negara
Oleh JJ Amstrong Sembiring (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia )

Stalin dan para penerusnya sering berbeda pendabat dengan kaum penguasa Amerika tentang bermacam-macam hal. Akan tetapi dalam satu hal mereka selalu sepakat: bahwa kediktatoran-kediktatoran yang bercokol di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan masyarakat “sosialis”. Klaim ini dipercaya oleh jutaan buruh selama bertahun-tahun, dan sangat mendistorsikan perjuangan-perjuangan mereka. Akhirnya ketika sistem stalinis di Rusia dan Blok Timur ambruk, banyak sekali aktivis yang demoralisasi bahkan putus asa. Demikian pula dengan rezim stalinis di RRC yang menempuh “jalan kapitalis”.

Oleh karena itu, fenomena stalinisme perlu dikaji kembali oleh kaum Marxis, guna mengembangkan sebuah analisis baru yang bisa menjelaskan watak sebenarnya dari rezim-rezim tersebut.
Upaya analitis ini dirintis oleh Leon Trotsky, yang melawan rezim Stalinis semenjak tahun 1920-an. Analisis Trotsky bertolak dari asal-muasal rezim Soviet dalam revolusi Bolsyevik tahun 1917 dan dari keterisolasian rezim itu. Menurut Trotsky, rezim ini diciptakan oleh kelas buruh sendiri dalam revolusi tersebut. Mereka telah menghilangkan kekuasaan kelas kapitalis, dengan meletakkan industri-industri dasar di tangan negara serta mengelola perekonomian secara berencana. Mereka juga menerapkan monopoli negara dalam perdagangan luar negeri, dan aparatus negara merencanakan ekonomi. Trotsky menganggap sifat-sifat ini sebagai ciri-ciri dasar yang mendefinisikan sebuah “negara buruh”.

Pada hemat Trotsky, “negara buruh” itu belum sosialis. Seperti Marx, Engels dan Lenin, Trotsky yakin bahwa sosialisme dalam artian penuh hanya dapat dibangun secara internasional, dalam kondisi kelimpahan ekonomi. Prasyarat-prasyarat ini sama sekali tidak terpenuhi di Rusia karena revolusi tetap terisolasi dan ekonomi tetap melarat, disebabkan oleh gagalnya sejumlah revolusi di barat dan hancurnya industri Rusia dalam perang sipil. Dalam kondisi kelangkaan ekonomi semacam ini, masyarakat Rusia tak urung berubah secara lambat-laun menjadi semakin elitis dan otoriter. Menurut kiasan yang digunakan Trotsky, dalam kondisi kelangkaan kita harus antri. Begitu antrinya terlalalu panjang, seorang polisi akan dikirim guna menjaga ketertertiban. Itulah titik awal rezim stalinis.

Di hadapan rezim yang bukan hanya elitis dan reaksioner melainkan juga totaliter, Trotsky menganjurkan rumusan bahwa Uni Soviet telah menjadi sebuah “negera buruh yang mengalami kemunduran” (degenerated workers� state). Menurut Trotsky, negara ini harus dibela oleh kaum Marxis karena bersifat paska-kapitalis. Namun birokrasi yang merajalela di Rusia harus ditentang bahkan harus ditumbangkan melalui revolusi yang kedua. Jika tidak ditumbangkan, birokrasi tersebut akan mengembalikan Rusia ke sistem kapitalis.

Trotsky mendefinisikan rezim birokratik itu sebagai suatu “bonapartisme”. Istilah “bonapartisme” telah digunakan oleh Marx untuk menanalisis pemerintahan Louis Bonaparte di Perancis, yang berhasil bertahan selama beberapa waktu, walau terombang-ambing antara berbagai kelas sosial. Namun pada dasarnya pemerintahan bonapartis itu agak kurang stabil dan akhirnyah harus jatuh. Menurut Trotsky, birokrasi stalinis terombang-ambing di antara kaum buruh (di Rusia, dan secara tidak langsung, di seluruh dunia) dan kaum kapitalis. Rezim Stalin bisa bertahan selama beberapa waktu, tetapi akan cenderung “mengkhianati” revolusi Bolsyevik. Maka birokrasi stalinis ini bersifat kontra-revolusioner. Kata Trotsky, nasib Uni Soviet akan ditentukan dalam perang dunia.

Sebagai analisis sementara, rumusan-rumusan Trotsky ini sangat berguna untuk mempersenjatai kaum Marxis revolusioner pada tahun 1930-an. Namun pada dasawarsa berikutnya, Uni Soviet sudah mulai menonjolkan beberapa sifat yang problematis.

Yang pertama, negara Soviet tidak mengambil langkah untuk “mengkhianati” sistem kepemilikan industri oleh negara. Yang kedua, dia bertindak agak agresif dengan melakukan invasi baik ke Finlandia maupun ke Polandia. Sehingga karakterisasi Trotsky tentang ciri “kontra-revolusioner” negara Soviet tampaknya tidak 100 persen akurat. Rezim birokratik itu memang kontra-revolusioner dalam artian menindas rakyat dan melawan tindakan-tindakan revolusioner kaum proletariat. Namun rezim Stalin bersedia menghantam kelas-kelas borjuis di negeri tetangga. Kemudian dia juga terbukti teguh dalam melawan Hitler.

Seusai Perang Dunia II tentara Soviet menduduki banyak sekali negara di Eropa Timur. Di negara-negara ini kepemilikan swasta atas perusahaan-perusahaan besar dihapuskan. Stalin menerapkan tatanan-tatanan sosial yang sangat mirip dengan tatanan sosial di Rusia.

Di hadapan fakta-fakta ini, para pendukung Trotsky semakin bingung, karena teori mereka terbukti bertentangan dengan kenyataan paska-perang. Ada yang menarik kesimpulan, rezim-rezim stalinis bukan kontrarevolusioner karena telah menciptakan sejumlah “negara buruh” di Eropa Timur. Dari sini mereka semakin berkompromi dengan pihak stalinis. Ada juga yang berusaha menyangkal bahwa tatanan baru tersebut sudah mapan di Eropa Timur. Mengingat ramalan Trotsky bahwa nasib Uni Soviet akan ditentukan dalam perang dunia, James Cannon, seorang tokoh trotskyis terkenal di Amerika, mengklaim pada tahun 1946 bahwa perang dunia belum selesai.

Ada juga yang berusaha menyelamatkan teori mereka dengan revisi-revisi yang semakin rumit. Rezim-rezim stalinis di luar Rusia tidak bisa dicap “negara buruh yang mengalami kemunduran”, karena mereka tidak berasal dari revolusi buruh dan tidak pernah menghayati kondisi “negara buruh sehat”. Maka para Trotskyis “ortodoks” mesti mengemukakan sebuah kategori baru: “negara buruh yang di-deformasi”. Tinggal bertanya, apa hubungan antara rezim-rezim yang “di-deformasi” ini dan kaum buruh.

Teori baru
Ada orang trotskyis lain yang mengajukan teori bahwa negara-negara stalinis bukan sosialis, bukan “negara buruh” sekaligus bukan kapitalis. Mereka menggunakan istilah seperti “kolektivisme birokratik” (Max Shachtman). Soalnya, para teoretisi “masyarakat berkelas tipe baru” ini tidak pernah menjelaskan secara meyakinkan, apakah negara tipe baru tersebut harus dianggap lebih progresif daripada kapitalisme, atau kurang progresif, atau sederajat. Dan hal ini agak penting dalam orientasi global kita. Teori yang paling memadai adalah teori kapitalisme negara. Di sini saya mengedepankan sejumlah argumentasi berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Tony Cliff cs seusai perang dunia.

Cliff mengkaji kembali tulisan-tulisan Marx sendiri. Di sini dia melihat, sebetulnya hal kepemilikan negara atau kepemilikan swasta tidak sepenting seperti yang dikira Trotsky. Marx malah mengecam kempemilikan kolektif tanpa kekuasaan demokratik kaum buruh sebagai “komunisme kasar ” yang hanya “merupakan � kejahatan hak milik perseorangan, yang mau menegakkan dirinya sebagai komunitas positif”. (Naskah-naskah Ekonomi dan Filsafat Tahun 1844, terjemahan Ira Iramanto, belum terbit). Marx menekankan peranan kelas penguasa minoritas yang memonopoli alat-alat produksi, barang-barang jualan dan proses produksi dan distribusi, dan peranan kelas pekerja/buruh yang tidak memiliki alat-alat produksi dan harus menjual tenaganya. Dalam produksi kapitalis, kaum pekerja menciptakan semua nilai (value) namun hasil jerih payah mereka menjadi milik orang lain. Nilai yang dihasilkan mereka menjelma menjadi modal, lantas kembali menindas para produsen sendiri. Kondisi inilah yang dimaksud dengan istilah “alienasi” atau keterasingan dalam kosa kata Marx.

Minoritas penghisap itu sering bersifat sebagai pemilik modal swasta, tetapi tidak selalu. Ada perusahaan milik negara. Ada juga perusaan-perusahaan mutual yang secara formal tidak ada pemiliknya. Lagi pula, sistem kapitalis menimbulkan perseroan terbatas, di mana modal besar dikuasai oleh seglintir orang yang sering tidak memiliki mayoritas saham. Yang penting di sini bukanlah formalitas kepemilikan melainkan siapa yang menguasai modal dalam praktek.

Mengapa para penguasa selalu menghisap buruh? Tidak bisa tidak. Profit berasal dari nilai lebih yang dihisap dari buruh. Perusahaan yang tidak menghisap buruh dengan efektif akan mengalami kemerostan angka profit, dan akan kalah bersaing dalam proses akumulasi modal, sebagai akibatnya mereka akan akhirnya kalah bersaing di pasaran pula. Artinya, eksploitasi kapitalis dan akumulasi modal didorong oleh persaingan. Ini merupakan inti dinamika kapitalis. Sepert Marx menulis dalam Das Kapital: “Akumulasi! Akumulasi! � Itulah nabi-nabinya! (That is Moses and the prophets.)”
Wawasan-wasasan ini bisa diterapkan dalam menganalisa Uni Sovyet. Di negara itu jelas tidak ada pemilik modal swasta. Tetapi memang ada minoritas yang menguasai sistem produksi dan distribusi. Dan sejak sekitar tahun 1928, kelas penguasa birokratik ini semakin menjalankan dinamika kapitalis.

Dinamika rezim-rezim stalinis
Pada dasawara 1920-an sebelum naiknya Stalin, investasi di Uni Sovyet masih diarahkan untuk konsumsi rakyat pekerja. Namun sejak tahun 1928, pola investasi berubah dan modal semakin digunakan untuk alat-alat produksi. Hal itu cukup jelas dari Tabel 1: TABEL 1
Produksi industrial
Tahun Alat-alat Produksi Produk Konsumsi
1928 35.1 64.9
1940 61.2 38.8
1960 72.5 27.5
(Sumber: Mike Haynes, “The USSR in Crisis”, International Socialism, Mei 1976.)

Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan sikap politik Partai Komunis (Bolsyevik). Di bawah Lenin dan Trotsky, yang menjadi landasan strategis kaum Bolsyevik adalah asumsi bahwa sosialisme tidak bisa dibangun di Rusia selama Rusia terisolasi. Negara Soviet berusaha bertahan dan melindungi kelas buruh sedapat mungkin, serta melakukan beberapa upaya untuk membangun industri. Tetapi upaya itu dibatasi oleh kepentingan buruh yang menjadi prioritas.

Namun menjelang tahun 1928 Stalin semakin naik daun, dengan mengajukan teori “sosialisme satu negara”. “Sosialisme” yang dimaksud di sini bukan pembebasan rakyat pekerja (meski retorika ke arah itu tentu saja masih didengungkan). Yang dikehendaki oleh Stalin adalah menguatkan posisi birokrasi negara serta membangun industri nasional. Untuk itu Stalin membutuhkan banyak modal. Modal itu harus disedot dari mana? Hanya ada satu sumber yang memadai: penghisapan rakyat pekerja.

Guna menjalankan rencana-recana Pembangunan Lima Tahun, kaum tani dihancurkan melalui kolektivisasi paksa; mereka semakin masuk perkotaan dan menjadi buruh. Kaum buruh sendiri dihisap secara intensif (lihat Tabel 2).
TABEL 2 (indeks)
Tahun Produktivitas kerja Upah*
1913 100 100
1928 106 151
1936 332 65
(*jumlah keranjang pangan yang bisa dibeli dengan upah seorang buruh)
(Sumber: Tony Cliff, State Capitalism in Russia)

Hanya karena eksploitasi inilah modal dapat disalurkan untuk investasi besar-besaran. Upaya industrialisasi Stalinis agak mirip dengan Revolusi Industri di Inggeris yang disimak oleh Marx dan Engels, termasuk peranan aparatus negara. Peranan negara dalam pembangunan kapitalisme selalu besar pada tahap-tahap pertama. Menurut Marx, Revolusi Industri disebabkan oleh “sebuah kombinasi sistematis yang mencakup koloni-koloni, hutang nasional, mode perpajakan moderen dan sistem proteksi. Sebagian dari metode-metode ini mengandalkan kekerasan yang kasar. Tetapi semuanya menggunakan kekuatan negara.” (Das Kapital).

Persaingan militer
Seperti yang saya tekankan di atas, bahwa proses akumulasi dan penghisapan didorong oleh kompetisi. Namun jika disimak secara dangkal, justeru kompetisilah yang tidak terlihat di Uni Soviet. Tidak ada kapitalis-kapitalis swasta (atau lebih tepatnya mereka agak marjinal) dan peranan pasar domestik agak kecil. Demikian pula rezim-rezim di Eropa Timur. Namun rezim-rezim ini harus dimengerti dalam konteks global.

Negara seperti Polandia berdagang di pasaran internasional. Untuk bersaing di situ, mereka harus menawarkan harga murah dan mengakumulasi modal guna meningkatkan produksi. Demi kedua kepentingan itu mereka harus mengeksploitasi kelas pekerja. Negara semacam ini bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors atau Microsoft. Di dalam perusahaan tersebut tidak ada kompetisi. Seluruh perusahaan dikelola secara birokratik dan otoriter. Namun di luar mereka masih mengalami kompetisi. Negara Polandia agak mirip, dan sebagai kiasan bisa saja dijuluki sebagai “P.T. Polandia”.

Namun “P.T. Uni Soviet” sedikit berbeda. Negara Soviet memang bergerak di pasaran internasional, tetapi ekonomi Soviet jauh lebih mandiri dibandingkan dengan Polandia atau Jerman Timur. Tujuan akhir Stalin adalah untuk sedapat mungkin membebaskan negara itu dari tekanan pasaran global. Dia melarang modal dan barang asing memasuki perekonomian Soviet, dan itu berhasil selama beberapa dekade — sehingga perdagangan luar negeri tidak bisa dianggap sebagai ban berjalan untuk masuknya dinamika kapitalis di Rusia.

Tetapi investasi dan produk luar hanya dapat dilarang karena Stalin memiliki aparat militer besar yang dilengkapi senjata nuklir. Persaingan militer ini merupakan pola pembangunan khas Soviet, seperti yang dipaparkan oleh Stalin sendiri pada tahun 1928, saat beberapa pejabat ingin melonggarkan tempo proses industrialisasi:

Jangan, kawan-kawan � Temponya tidak boleh dilonggarkan! Sebaliknya, harus dipercepat sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Melonggarkan tempo berarti ketinggalan, dan yang tertinggal akan kalah. Kita tidak ingin kalah — tidak mau! � Sampai saat ini kita masih tertinggal sejauh 50 atau 100 tahun di belakang negara-negara maju. Kita harus mengejarnya dalam kurun waktu 10 tahun; kalau tidak mampu, kita akan dihancurkan.” (Dikutip oleh John Molyneux, Karl Marx: Aku Bukan Marxis.)

Bagaimana imbasnya persaingan militer tersebut pada dinamika intern perekonomian Soviet? Guna mengimbangi kekuataan Jerman dalam perang dunia, kemudian mengimbangi kekuataan Amerika, ekonomi Rusia (yang jauh lebih kecil) harus mengakumulasi modal secepat mungkin untuk di investasi kembali ke industri-industri berat. Modal itu dihisap dari buruh. Status kaum buruh itu sama saja dengan status kaum buruh yang paling tertindas di masa revolusi industri di Inggeris. Mereka tidak memiliki apa-apa selain tenaga mereka, yang mesti dijual kepada majikan. Hasil kerja mereka tidak menjadi milik mereka melainkan diambil oleh kaum majikan birokratis. Artinya, kaum pekerja menghayati kondisi “kerja teralienasi” seperti yang digambarkan oleh Marx.

Inilah dinamika kapitalisme negara, yang dipercaya sebagai “model sosialis” selama bertahun-tahun oleh jutaan manusia, dan sering ditiru di negara-negara dunia ketiga. Sampai rezim Soviet itu ambruk pada akhir dasawarsa 1980-an.

Kapitalisme negara dalam artian lebih luas
Struktur dan pola perkembangan Soviet merupakan versi ekstrim dari satu kecenderungan umum yang menyifati sistem kapitalis pada abad XX. Dalam Manifesto Komunis, Marx dan Engels melukiskan sistem kapitalis sebagai sistem pasar bebas anarkis yang semakin mengglobal. Namun menjelang akhir abad XIX, Engels sudah mencatat timbulnya monopoli dan struktur-struktur yang lebih kolektif dan terencana:

Saya mengenal produksi kapitalis sebagai bentuk sosial, sebagai tahap ekonomi — dan saya mengenal produksi kapitalis swasta sebagai fenomena yang terjadi dengan cara ini atau itu di dalam tahap tersebut. Produksi kapitalis swasta itu artinya apa? Artinya produksi yang dijalankan oleh wiraswastawan individu, dan itu tentu saja semakin merupakan pengecualian belaka. Produksi kapitalis melalui perseroan terbatas sudah bukan produksi swasta-individual lagi, melainkan merupakan produksi demi tanggungan banyak orang. Dan begitu kita beralih ke perseroan monopolistis (trusts), yang menguasai cabang-cabang industri dalam skala besar, itu sudah berarti habisnya produksi swasta dan juga berarti terhentinya produksi tak terencana. (Kritik Program Erfurt.)

Kemudian Lenin dan Bukharin meneliti fenomena imperialisme di mana perusahaan raksasa ini semaking bersekutu dengan masing-masing aparatus negara nasional. Peratarungan antar-imperialis itu tidak hanya terjadi di bidang ekonomi tetapi juga di bidang militer. Perkembangan ini disebut oleh Bukharin dengan istilah “kapitalisme negara”:

Begitu kompetisi meraih tahap tertinggi � maka penggunaan kekuataan negara dan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan, mulai memainkan peranan yang sangat besar � Tetapi kalaupun persaingan bebas dapat dihilangkan sama sekali dalam perbatasan-perbatasan masing-masing “ekonomi nasional”, krisis-krisis akan tetap terjadi, karena struktur ekonomi dunia masih bersifat anarkistis � pertarungan antara monopoli-monopoli kapitalis-negara diselesaikan oleh keseimbangan antara kekuatan militer mereka� (Dikutip oleh Peter Binns, Tony Cliff dan Chris Harman, Russia: From Workers� State to State Capitalism.)

Peranan negara dalam ekonomi menjadi semakin penting pada abad XX. Mengapa? Yang pertama, depresi tahun 1930-an sangat mengejutkan para kapitalis sehingga mereka tertarik oleh teori-teori Keynesian yang mengusulkan intervensi negara di dunia usaha. Yang kedua, terjadi konflik-konflik militer yang amat besar, bukan hanya berbentuk perang biasa tetapi juga “perang dingin” yang berkaitan dengan produksi senjata nuklir berskala besar. Yang ketiga, negeri-negeri dunia ketiga yang melepaskan penjajahan barat sering harus melibatkan aparatus negara dalam perekonomian karena kelas kapitalis setempat agak lemah — dan negara-negara ini sering belajar dari model Soviet. Sehingga kita mencatat kecenderungan kapitalis-negara di hampir seluruh dunia, walau bentuknya bermacam-macam; dan fenomena ini sering disalahartikan sebagai perkembangan “sosialis”.

Namun perkembangan tersebut sudah berhenti senjak krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1970-an. Waktu itu semua pendekatan kapitalis-negara gagal memulihkan ekonomi, sehingga kelas-kelas penguasa serta para intelektual yang melayani kelas itu meninggalkan doktrin-doktrin lama dan menyambut teori baru, yang kini dicap dengan julukan “neo-liberalisme”. BUMN-BUMN dijual ke pihak swasta, proteksi ekonomi dikurangi, tunjangan-tunjangan sosial dibabat di bawah slogan “pasar bebas”. Rezim-rezim stalinis dan rezim di dunia ketiga yang mengaku “sosialis” tidak luput dari perubahan ini. Seperti tulis Chris Harman:

“Sejak tahun 1940-an sampai dengan tahun 1970-an mereka berusaha membangun industri melalui berbagai strategi kapitalis-negara, seperti Program Benteng di Indonesia umpamanya � Begitu boom ekonomi selesai, upaya itu sama sekali tidak sukses. Sederetan rezim membanting stir, meninggalkan pendekatan kapitalis-negara dan berusaha mengintegrasikan negeri-negeri mereka ke dalam pasaran internasional. Fenomena itu mulai di Mesir, Polandia, Hongaria dan Yugoslavia di pertengahan tahun 1970-an; terjadi di India dan berbagai negeri Amerika Latin di tahun 1980-an; kemudian terjadi pula di seluruh (mantan) blok Soviet serta Afrika pada awal tahun 1990-an. Kaum penguasa di negeri-negeri tersebut memutuskan menyerahkan monopoli mereka atas ekonomi nasional, guna menikmati hasil pribadi yang dapat mereka raih sebagai mitra muda kaum pemodal besar multinasional.” (Chris Harman, “Anti-capitalism: Theory and Practice”, International Socialism No 88, 2000. Tulisan ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Globalisasi dan Perlawanan”.)

Pada dasarnya, runtuhnya semua proyek kapitalis-negara disebabkan karena setiap ekonomi nasional perlu berhubungan dengan pembagian kerja global. Pembagian kerja itu memang sangat brutal di bawah sistem kapitalis, dan itulah sebabnya berbagai negara berusaha menghindari dengan melakukan proteksi ataupun nasionalisasi. Yang berjalan paling jauh dalam upaya itu adalah negara-negara tipe Soviet. Untuk versi ekstrim ini, Tony Cliff menggunakan istilah “kapitalisme-negara yang birokratik” (bureaucratic state capitalism).

Soalnya, setiap negara yang mengisolir dirinya dari pembagian kerja global harus membangun sebuah ekonomi yang mandiri, termasuk menghasilkan barang dan jasa di bidang-bidang di mana ekonomi nasional itu kurang efisien. Ini memboroskan sumber-sumber daya ekonomi. Contohnya perusahaan IPTN, di mana Habibie berusaha menghasilkan pesawat terbang nasional. Selain itu, perekonomian rezim-rezim “komunis” semakin terdistorsi oleh investasi besar-besaran yang harus dilakukan di bidang militer untuk persaingan nuklir dengan barat. Akibatnya, rezim-rezim itu semakin mengalami kemandegan ekonomi (lihat Tabel 3)
TABEL 3
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
1950-55 1955-60 1960-65 1965-70
Uni Soviet 11.3 9.2 6.3 4.0
Cekoslovakia 8.0 7.1 1.8 3.4
Polandia 8.6 6.6 5.9 6.7
Bulgaria 12.2 9.7 6.5 4.5
(Sumber: Binns, Cliff dan Harman, Russia: From Workers� State to State Capitalism)

Ekonomi-ekonomi yang tersendat ini akhirnya mengalami krisis politik pula. Michail Gorbachev dengan program “perestroika” berusaha merestrukturisasi ekonomi Soviet tanpa mencopot sistem politik yang didominasi oleh Partai Komunis, namun usaha itu gagal sama sekali. Begitu kaum pekerja diizinkan membentuk serikat buruh independen, serikat itu muncul bak jamur di musim hujan. Masalah kebangsaan yang semestinya sudah diselesaikan oleh “sistem sosialis” muncul kembali di mana-mana karena banyak bangsa yang merasa tertindas. Di berbagai negeri, massa rakyat memberontak dan menumbangkan pemerintah-pemerintah yang mengaku “sosialis” itu.
Hasil perubahan di Eropa Timur memang jelek juga. Pasar bebas membawa tunakarya massal. Status perempuan menjadi lebih rendah (tetapi sebenarya agak rendah juga di bawah sistem stalinis). Perang-perang meledak di Yuguslavia dan beberapa bagian mantan Uni Soviet. Rakyat yang telah menaruh harapan kepada mekanisme-mekanisme pasar sekarang amat kecewa. Sedangkan kelas yang sekarang berkuasa terdiri atas unsur-unsur dari kelas penguasa lama. Namun tidak ada gunanya kita merindukan sistem lama yang pura-pura sosialis. Baik sistem itu maupun sistem pasar bebas merupakan versi masyarakat kapitalis, di mana sistem produksi dikuasai oleh segelintir orang yang menghisap profit dari jerih payah kaum pekerja demi akumulasi modal, sedangkan kaum pekerja harus menjual tenaga mereka dalam konteks kerja teralienasi. Itulah sebabnya kelas penguasa yang sama bisa menguasai kedua tipe tatanan sosial. Tetapi sayangnya perjuangan demokratik di negara-negara tersebut tidak berkembang menjadi perjuangan sosialis, justeru karena rakyat percaya bahwa rezim lama yang paling dibenci itu adalah sosialisme.

Sehingga untuk membangun gerakan sosialis di dunia kontemporer, kita sangat memerlukan sebuah analisis yang menjelaskan apa sosialisme itu sebenarnya. Masalah pokok dalam memperjuangkan sosialisme bukan kepemilikan negara atas alat-alat produksi, bukan perencanaan ekonomi, bukan pembangunan industri, bukan kekuasaan sebuah partai yang mengatasnamakan rakyat. Masalah pokok sudah dijelaskan oleh Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis:

Telah kita lihat di atas, bahwa langkah pertama dalam revolusi kelas buruh, adalah mengangkat proletariat pada kedudukan kelas yang berkuasa, memenangkan perjuangan demokrasi.
[Baru kemudian:] Proletariat akan menggunakan kekuasaan politiknya untuk merebut, selangkah demi selangkah, semua kapital dari borjuasi, memusatkan semua perkakas produksi ke dalam tangan Negara, artinya, proletariat yang terorganisasi sebagai kelas yang berkuasa; dan untuk meningkatkan jumlah tenaga-tenaga produktif secepat mungkin.

Nasionalisi and perencanaan ekonomi memang penting, tetapi tanpa kekuasaan demokratik kaum pekerja, nasionalisasi dan percencanaan tetap dalam batasan mode produksi kapitalis.
 

Kapitalisme di Negara Maju dan Negara Berkembang

Kapitalisme di Negara Maju dan Negara Berkembang

Oleh: Wahyu Ramdhan Wijanarko, NPM.1006694271

Kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu[1]. Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan negara dengan perekonomian, seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam ranah politik, kapitalisme mengedepankan kebebasan berpolitik.  Negara yang menganut kapitalisme, Negara merupakan institusi yang harus melindungi Hak Asasi Manusia, namun tetap menegakkan pertahanan dan keamanan.

Kemunculan kapitalisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor budaya dan faktor structural. Teori tentang budaya sebagai faktor yang mendorong munculnya kapitalisme ini dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. Weber menyatakan bahwa kapitalisme yang ada di Eropa dan di Amerika bersumber pada nilai-nilai Protestan. Weber menjelaskan bahwa dalam ajaran Protestanisme tidak dianjurkan bagi orang-orang beriman untuk melupakan duniawi dan mengasingkan diri dalam gereja atau berkonsentrasi pada kegiatan meditasi atau berdoa serta aktivitas untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian seperti yang banyak dilakukan oleh ajaran Katolik.

Kapitalisme sebenarnya telah dimulai saat zaman feodalisme Eropa, dimana perekonomian dimonopoli oleh kaum bangsawan dan tuan tanah. Perkembangan awal kapitalisme dimulai sekitar abad 16, dimana saat itu Eropa sedang giat meningkatkan perbankan komersil. Teori ini berkembang saat revolusi industri di Inggris, modal dan keuntungan dalam setiap transaksi sangat diperhitungkan. Kapitalisme yang dianut dalam revolusi industri merupakan satu revolusi budaya yang bersifat fundamental dalam perkembangan masyarakat Eropa. Kapitalisme berkembang secara cepat, dikarenakan bebas dari tekanan agama maupun negara. Mengejar laba dan kebebasan berpolitik menjadi prioritas utama teori ini, tak pelak Inggris memulai era kolonialisme ke negara-negara benua lainnya. Perkembangan kapitalis pasca revolusi Industri meningkat, seiring berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Eropa.

Namun, kapitalisme tidak sepenuhnya berhasil membuat seluruh negara yang menganutnya menjadi sebuah negara yang maju. Tidak adanya revolusi budaya yang signifikan, bermunculannya paham lain yang turut memasuki negara tersebut, dan tentunya paham kapitalisme dapat pula bertentangan dengan budaya setempat. Negara Filipina contohnya, negara ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya, yang pada tahun 1500an Spanyol mulai menjajah Filipina, Perang antara Spanyol-Amerika menyebabkan Filipina jatuh ketangan Amerika, dimasa Perang Dunia Kedua Filipina dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1946, negara Filipina memperoleh kemerdekaannya.

Filipina merupakan negara kepulauan, pada awalnya wilayah pesisir pantai umumnya mempertahankan hidupnya dengan mencari ikan di pantai. Kegiatan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Saat masa penjajahan, Filipina banyak dibangun dermaga. Khususnya pada tahun 1931 sebuah dermaga besar dibangun di Panay, hal ini kontan mengubah tatanan ekonomi Filipina, dengan adanya dermaga tersebut, kapal-kapal merapat ke kota tersebut karena memudahkan akses menuju Manila, sebuah pasar yang awalnya biasa saja, akhirnya menjadi sebuah pasar besar. Warga dari pedalaman berpindah ke sekitar Manila, penangkapan ikan pun berubah posisi,yang tadinya untuk makan pribadi, kini menjadi bisnis penangkapan ikan, yang hasilnya dijual besar-besaran dipasar. Pasar Filipina dikelola oleh pedagang-pedagang cina, baik pengelola peralatan penangkapan ikan Filipina maupun tengkulak telah lama menjadi kaum pengusaha klasik Schumpeterian, sebuah kelompok yang menguasai faktor-faktor produksi. Pedagang Cina dapat dilihat sebagai pengembangan kapitalisme pedagang. Para pengusaha pengelolaan peralatannya disebut sebagai kapitalis ekstraktif.

Ide kapitalisme tersebut terhambat, diawal perkembangan perekonomiannya pengusaha lokal lebih berperan sebagai majikan, budaya patronase lokal masih mengedepankan hubungan timbal balik, kebersamaan, kemurahan hati, dan retribusi bersifat moral. Sistem kapitalisme yang berbenturan dengan budaya lokal menyebabkan kapitalisme tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Kini pun disaat perusahaan-perusahaan berkembang pesat, paham sosialisme perlahan merambah masuk, buruh  banyak yang membentuk serikat pekerja dan berdemo. Kini perekonomian Filipina pun pada akhirnya sangat ketergantungan dari perekonomian dunia, sebanyak 30% saham asia dikelola oleh asing. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Filipina sepertinya belum mampu beranjak dari predikat negara berkembang.